News

News

20 March 2015

Bangun Pembangkit Listrik Seperti Program CSR, Tidak Menarik

Kritik pedas ini diutarakan oleh Direktur TOBA, perusahaan milik Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Pandjaitan

Bareksa.com – Tingkat pengembalian investasi yang cukup bagi penambang batubara dan keberadaan lahan merupakah dua hal penting untuk memastikan tercapainya target pembangunan pembangkit listrik di Indonesia sebesar total 35 ribu MW dalam lima tahun ke depan.

Target ambisius pemerintahan Jokowi ini banyak ditanggapi dengan nada pesimis, mengingat dalam 10 tahun terakhir Indonesia hanya mampu membangun 10 ribu MW pembangkit listrik.

Apa masalahnya?

Pandu Sjahrir, Direktur dan Corporate Secretary perusahaan pertambangan batubara PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA), dalam wawancara dengan Bareksa mengungkapkan bahwa Internal Rate of Return (tingkat pengembalian investasi) dari usaha pembangunan pembangkit listriknya hanya menghasilkan return 10 persen per tahun, karena rendahnya harga jual kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selain pertambangan batubara, Toba Sejahtera Grup juga memiliki bisnis pembangunan power plant yang dikelola Toba Sejahtera, atau induk dari TOBA.

“Jadinya seperti program CSR (Corporate Social Responsibility) bagi kami, karena cost yang dikeluarkan lebih besar daripada return-nya. Cost-nya bisa 12,5 persen. Kalau seperti ini, lebih baik dananya dimasukkan ke ORI (Obligasi Republik Indonesia). Kami bisa dapat return 9 persen per tahun, bebas risiko, dan bisa dijual kapan saja lagi,” ungkap Pandu, direktur perusahaan tambang yang dimiliki oleh Luhut Pandjaitan, Kepala Staf Kepresidenan itu.
 
“Kalau memang bisnis power plant ini bagus, seharusnya dalam 10 tahun terakhir sudah banyak dong yang tertarik masuk ke sana. Nyatanya tidak kan? Karena balik lagi ke harga jual listrik ke pemerintah yang rendah,” tambah Pandu.
   
Selain harga jual yang rendah, masalah yang harus dihadapi oleh pengusaha adalah persoalan pembebasan lahan. Untuk mengalirkan listrik dari Senipah ke kota Balikpapan saja, TOBA harus membebaskan lahan di jalur sepanjang 42 km yang dimiliki oleh ratusan keluarga. Sementara, pemerintah membayar kembali dengan cara mencicil selama 25 tahun, dalam bentuk harga beli listrik yang disesuaikan.

“Jadi transmisi listrik itu bukan PLN yang bikin, tetapi kami sebagai pemilik power plant. Dan mengenai waktu pembayarannya, menurut kami 25 tahun itu terlalu lama,” ujar Pandu.

Pajak Terus Naik

Untuk mendorong proyek pembangkit 35 ribu MW, pemerintah juga diharapkan Pandu memperhatikan sektor hulu, terutama sektor batubara.  Hal ini penting, karena 40 hingga 60 persen pemenuhan listrik dari target 35 ribu MW diharapkan berasal dari pembangkit listrik berbahan batubara.

Pemerintah menurutnya seakan tidak peduli dengan pengusaha tambang batubara. Di tengah lesunya permintaan akan batubara, pemerintah malah terus berusaha meningkatkan pajak dan royalti batubara.

“Produksi memang bertambah, tetapi pemerintah terus mencoba menaikkan pajaknya setiap tahun. Seperti tahun ini aja, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari mining yang satu-satunya yang dinaikkan. Sementara, untuk industri oil and gas malah turun, yang lainnya juga turun. Sebenarnya, pemerintah mau bawa ke mana ini industri tambang?” Pandu mempertanyakan.

Seperti diketahui, pemerintah mematok target PNBP dari sektor mineral dan batubara naik hingga 101,85 persen menjadi Rp10,9 triliun dari realisasi tahun lalu yang sebesar Rp5,4 triliun.

Dari jumlah tersebut, Dirjen Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementrian ESDM Sujatmiko berharap kontribusi pelaku usaha batubara dalam PNBP dapat mencapai Rp45,6 triliun.
 
Pandu menilai seharusnya pemerintah jangan hanya perpandangan jangka pendek dengan menaikkan royalti. Pemerintah mesti lebih peka pada kebutuhan pengusaha dan mengkhawatirkan besaran belanja modal (capital expenditure) perusahaan yang terus turun.

“Kalau kita lihat, mayoritas perusahaan tambang yang listed anggaran capex-nya terus turun. Bahkan, nilainya telah merosot 85 persen sejak tahun 2010. Jadi, kalau di tahun 2010 mereka alokaksikan $100 juta, di tahun ini hanya $15-20 juta."

Hal ini akan berpengaruh kepada aktivitas produksi dan juga pencarian cadangan baru batubara.

Jika nilainya terus turun, berarti usaha pencarian cadangan baru akan semakin kecil. Dampaknya, dalam 25-30 tahun mendatang Indonesia akan menghadapi pemadaman listrik akibat kekurangan suplai bahan bakar listrik, khususnya dari batubara. (qs, kd)

Sumber

Close
Loading